Orbitimes.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan memproses Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) berinisial M yang menjadi pembeking sindikan penjualan ginjal ke Kamboja.
Aipda M menjadi tersangka dalam kasus penjualan ginjal di Kamboja karena berperan membantu pelaku perdagangan orang menghindari pengejaran polisi.
Kapolri menegaskan, baik sindikat maupun anggota Polri yang menjadi pembeking, bakal diproses secara tegas.
“Baik sindikatnya maupun oknum Polri-nya sendiri kami proses, kami proses pidana, kalau masalah itu kita enggak pernah ragu-ragu,” kata Sigit, Jumat, 21 Juli 2023.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sehubungan dengan penjualan ginjal di Kamboja. Polisi telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, salah satunya M, yang masuk dalam sindikat jaringan internasional.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Hengki Haryadi, mengatakan Aipda M selama ini membantu pelaku perdagangan orang menghindari kejaran polisi.
“Yaitu dengan cara menyuruh membuang handphone, berpindah-pindah tempat. Pada intinya adalah menghindari pengejaran dari pihak kepolisian,” kata Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.
Total ada 31 orang yang diberangkatkan ke Kamboja untuk menjual ginjal sepanjang Mei-Juni 2023. Pelaku merekrut korban melalui Facebook dan mulut ke mulut. Sementara para korban yang rela menjual ginjalnya itu datang dari berbagai latar belakang dan memiliki masalah ekonomi.
Hengki menuturkan Aipda M menerima uang Rp 612 juta karena telah berjanji kepada pelaku untuk tak memproses kasus TPPO ini. Bintara tinggi polisi itu juga membantu pelaku menghindar dari tim gabungan Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Polri yang sedang melakukan pengejaran.
Akibat perbuatan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice ini, Aipda M dijerat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 221 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sumber : Tempo.co
