Makassar, Orbitimes.com– Sekelompok senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat sedang merancang undang-undang untuk “menghajar” langsung Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sanksi.
Kremlin langsung bereaksi dengan mengancam akan memutuskan hubungan kedua negara secara penuh. Partai Demokrat merupakan partainya Presiden Amerika Joe Biden. Para senatornya sedang merancang aturan untuk melakukan pembatasan langsung terhadap Putin dan tindakan lain yang bertujuan melumpuhkan bank-bank Rusia.
“Moskow belum berencana untuk menanggapi apa pun. namun, karena kami masih ingin berharap setidaknya akal sehat akan menang,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kamis (13/1/2022).
“Pengenaan sanksi terhadap kepala negara dan terhadap pemimpin Rusia adalah tindakan yang sebanding dengan pemutusan hubungan,” lanjut Peskov, seperti dikutip Russia Today.
Langkah-langkah yang diusulkan para senator Amerika dimaksudkan untuk bertindak sebagai pencegah terhadap potensi invasi Rusia ke Ukraina.
Negara-negara Barat menuduh Moskow mengerahkan 100.000 tentara ke perbatasan Rusia-Ukraina, memicu kekhawatiran bahwa serangan militer direncanakan dalam waktu dekat.
Kremlin telah membantah semua tuduhan bahwa mereka mencari konflik, menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk memindahkan tentaranya sendiri ke mana pun yang diinginkan di dalam wilayahnya sendiri.
Rancangan undang-undang para senator AS tersebut juga mencakup USD500 juta bantuan keamanan untuk Kiev, dan sanksi terhadap Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan anggota pemerintah Rusia lainnya.
“Putin tidak perlu meruntuhkan seluruh ekonominya juga tidak perlu mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri dalam upaya sia-sia untuk menulis ulang peta Eropa,” kata Senator Demokrat Robert Menendez pada hari Rabu.
Dia menyatakan langkah para senator AS akan mengirim pesan ke Kremlin bahwa perang akan menjadi salah langkah.
Penyusunan langkah-langkah sanksi Washington itu datang pada minggu yang sama di mana para diplomat Rusia bertemu dengan rekan-rekan Amerika mereka di Jenewa untuk berunding soal proposal untuk jaminan keamanan di Eropa yang diajukan Moskow tahun lalu.
Proposal itu antara lain berisi tuntutan terhadap NATO untuk berhenti melakukan ekspansi militer di Eropa timur, pembatasan penempatan rudal, dan penghentian penempatan pasukan NATO di wilayah bekas negara Pakta Warsawa.
Sumber: Sindonews.com
