Makassar, Orbitimes.com – Indonesia hari ini sedang berada di ambang kehancuran dengan melihat kondisi negri dengan berbagai kebijakan yang tidak Pro terhadap rakyat.
Mulai dari kebijakan PBB P2 maupun tunjangan DPR yang tidak masuk akal membuat Gerakan Pemuda Mahasiswa Nusantara angkat bicara
Kebijakan Pemerintahh sejumlah daerah untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga ratusan persen tengah menjadi sorotan.
Kebijakan PBB itu salah satunya di alami warga Kabupaten Bone denga kenaikan 65 %. Kebijakan itu memantik protes hingga demo besar besaran pada Selasa ( 19/08/2025) aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan.
Isu pajak sering menimbulkan gejolak di masyarakat, dan persepsi yang berkembang adalah kurang hadirnya pemerintah di tengah menurunnya daya beli, lesunya ekonomi, dan diduga pula isu PHK. PBB menyentuh langsung masyarakat akar rumput dan sangat terasa dampak ekonominya.
Andi Opu sapaan (Ketua Umum Gepma Nusantara ) menyebut kenaikan PBB juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Hanya saja, kenaikan yang bersifat cukup mendadak dan sosialisasi yang kurang memadai itulah yang menyebabkan gejolak di masyarakat.
“Belajar dari itu memang faktor kejutan ini yang membuat orang marah. Jadi, menaikkan pajak tidak menggunakan perencanaan yang pas. Kebijakannya itu mendadak, setidaknya begitu persepsi masyarakat. Ujar Andi Opu saat di temui di lingkungan Sekret Gepma Nusantara
Dalam kesempatan yang sama Andi Opu juga menilai kebijakan yang di keluarkan pemerintah terkait tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) sangat tidak masuk akal, terutama dibanding dengan kondisi mayoritas masyarakat yang masih berjuang dengan penghasilan rendah.
“ Bagi masyarakat gaji Rp 3 juta sebulan. Sementara anggota DPR bisa dapat gaji Rp 3 juta perhari. Jadi ini betul betul mencederai hati publik” lanjut Andi Opu
Fasilitas rumah dinas sebenarnya sudah tersedia di kawasan pasar Minggu. Namun, fasilitas itu terbengkalai karena dugaan korupsi renovasi oleh sekretariat jenderal DPR.
“ Kalau rumah dinas ada, ya pakai aja dulu, kalau memang harus sewa, mestinya cari yang lebih murah. Bukan tiba-tiba menganggarkan dana besar tanpa tranparansi” kata Andi Opu
Alokasi dana besar untuk kompensasi perumahan di tengah situasi ekonomi saat ini hanya semakin memperburuk citra DPR selama di nilai minim kinerja
Editor : Bau Reski
